peraturan tentang kerjasama daerah. Tata Cara Kerjasama; 5. peraturan tentang kerjasama daerah

Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, KSDD, KSDPK, Ketentuan Penutup. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun pedoman tentang kerja sama Desa di bidang Pemerintahan Desa; b. Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri. 1053, kemendagri. 52. Salinan Permendagri No. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Program Pembangunan Daerah, Bab III Pengendalian dan Evaluasi, Bab IV Penutup. III. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 FILE-FILE PERATURAN. Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat: 1. dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Pelatihan Kerja; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Kerja Sama Daerah. untuk Kerjasama infrastruktur jangka waktu 10 tahun dan dapat. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547). 5. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. DASAR HUKUM Dasar hukum: A. Adapun peraturan yang dapat menjadi landasan antara lain PP Nomor 27/2014, Permendagri Nomor 19/2016 dan Permendagri Nomor 1/2016. anggaran daerah (APBD). Undang-undang Nomor 22. Berlaku. peraturan daerah kabupaten cilacap nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten cilacap nomor 19 tahun 2018 tentang penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah di kabupaten cilacap dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cilacap, menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Kerjasama Daerah; b. terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang KetjasamaDaerah; b. PERDA Kota Yogyakarta No. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor. 105/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara. E. id : 21 hlm. Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. 4, LD No 4/ 2017. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kerja sama daerah; b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKerjasama Daerah; 12. "Putusan MA ini menggambarkan secara jelas dan. Kita memiliki banyak aturan hukum yang menjadi dasar apabila melakukan kerjasama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara. FILE-FILE PERATURAN. 2007 No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah T. 52 Tahun 2021 ttg Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Daerah. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengolahan limbah B3 kepada Rumah Sakit dan Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah? Unduh Permenlu No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); MEMUTUSKAN:. 54. Kabupaten Sumedang. Peraturan Presiden No. Lebih lanjut pengaturan atas KPBU. Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2020/NO. 3 Tahun 2019 yang berisi panduan umum, prinsip, tujuan, dan mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang luar negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 10. Dengan catatan, mekanisme PBJP ini dipilih sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika yang telah diatur dalam Peraturan. Presiden Jokowi Tinjau Pameran Hub Space di JCC. Dalam ketentuan Permendagri ini diatur mengenai bentuk, mekanisme, prosedur, dan tata cara kerjasama antar daerah maupun pihak lain yang diatur dalam peraturan ini kaitannya dengan kerjasama BUMD. 3 Tahun 2019 yang berisi panduan umum, prinsip, tujuan, dan mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang luar negeri. ABSTRAK: Bahwa Pemerintahan Daerah mengemban amanat pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah dalam kerangka. id : 23 hlm. 2012/NO. Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar. Terjemahan Resmi Peraturan LKPP 2. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, dalam hal ini memaparkan materi tentang Mekanisme, Prosedur, dan Tata Cara Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pada dasarnya Ketentuan mengenai Kerjasama Pemanfaatan BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK. Peraturan Presiden 12. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 12 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Daerah serta. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undanganTENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UPT LIMBAH B3 KABUPATEN BARITO KUALA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 31 Maret 2023. E. 2017/No. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. tahun 2001, dengan disahkannya peraturan bersama bupati dan walikota mengenai kerjasama antar daerah se-wilayah Subosukawonosraten BKAD pada tanggal 30. Pemanfaatan Barang Milik Negara. Pemanfaatan Barang Milik Negara. Nomor. Silahkan download peraturan kerjasama dibawah ini: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Universitas Diponegoro Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah 6 Pasal 367 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; 4. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah. Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah. (2) Gubernur membantu Menteri dalam pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah kabupaten/kota. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253). 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 115 ayat (1)2. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran. Dalam Peraturan Daerah ini diatur. Undang-Undang Nomor 69. b. Jakarta - Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas. terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang KetjasamaDaerah; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 5. 1Lihat Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/ 01Tanggal : 28 Desember 2006 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah , Deplu, Jakarta, hlm. Tempat Penetapan. Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan pihak ketiga; Mengingat . Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Daerah. ABSTRAK: a. 3, kemendagri. E. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 2017. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara. 2011/NO. 61 Tahun 1958, UU No. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75); 10. Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah. 23 Tahun 2014. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah. Dalam KSDPK dimulai tahap penyiapan,Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang. Tahun. Tutup saran Cari Cari. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah. Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kab. Peraturan PemerintahPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017. Tahun. TENTANG TATA CARA KERJASAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang : a. ABSTRAK: a. 2. 1 Tahun 2004; UU No. tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah (PERDA) NO. U. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA Status. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sabagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. ABSTRAK: bahwa Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sarna Daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, serta lembaga danjatau pemerintah daerah di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling. Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah. Jakarta, Kominfo- Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (tautan: PP Nomor 28 Tahun 2018). Tipe Dokumen. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Jakarta. pengelolaan barang milik daerah. Ditetapkan Tanggal. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama daerah; b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali; c. 06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Judul. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan. ABSTRAK: bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018, telah diatur mengenai Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur tersebut perlu disempurnakan;Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (tautan: PP. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayan publik, maka perlu dilakukan Kerja Sama Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Kerjasama Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Dalam. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 10. Indonesia, Kabupaten Bandung. id Jawab Proyek. Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau KSDPK Menurut PP ini, pihak ketiga yang dapat menjadi mitra KSDPK terdiri atas: a. A. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama pada Badar. Sertifikasi TKDN Kini Lebih Cepat, Akuntabel, dan Transparan about 6 hours ago. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1154); 13. E. Tahapan Kerja Sama Antar Desa. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Lembaga 72. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014), dan 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c perlu menetapkan Per aturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1.